Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan Buku 2
Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan Buku 2
Rp 244.900
Pembelian
Beli
Bagikan
Deskripsi
Spesifikasi
Ulasan
Saran

Dr. Jan Hoesada, C.P.A., C.A., berspesialisasi S-3 bidang Manajemen Strategi sehingga berbagai tulisan beliau selalu bernuansa strategis. Latar belakang yang lain dari buku ini adalah bahwa akuntansi pemerintahan dipandang pula dari sudut IFRS atau SAK, bukan sekadar sudut pandang IPSAS, karena beliau berpengalaman sebagai anggota DSAK Ikatan Akuntan Indonesia untuk beberapa periode pengangkatan, pemrakarsa Standar Akuntansi ETAP, Komite Standar Akuntansi Syariah, dan Standar Akuntansi Syariah bagi NKRI. Dewasa ini, beliau masih menjadi anggota Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan anggota Komite Kebijakan Akuntansi Bank Indonesia.

Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan disusun dari naskah akademis, riset kecil, studi pustaka, serta pengalaman dan pendapat pribadi beliau selama membantu KSAP sejak 2003 sampai 2015. Penyusunan buku ini dilandasi dari kasus-kasus akuntansi yang terjadi pada era PP 24/2005 dan tahun pertama era PP 71/2010, sehingga dapat dikatakan seluruh masalah berada pada mazhab akuntansi berbasis kas menuju akrual. Sebagian masalah akuntansi termaktub pada surat-surat masuk pada ranah hulu akuntansi, misalnya ranah perbendaharaan dan penganggaran, bukan ranah akuntansi. Sebagian pertanyaan terkait pada legalitas transaksi, kepatuhan terhadap sistem anggaran, dan praktik atau realisasi anggaran.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun buku 2009 untuk pertama kali memperoleh opini pemeriksaan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, merupakan langkah besar kemajuan menerapkan akuntansi pemerintahan. Sementara itu, dari 503 laporan keuangan (LK) pemerintah daerah, hanya sebanyak 13 pemda yang berhasil memperoleh opini pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dengan demikian, Indonesia praktis masih dalam posisi blind spot. Para pelaku akuntansi pemerintahan pada umumnya menemukan masalah praktik akuntansi pada investasi, dividen, aset tetap berwujud dan tidak berwujud, anggaran, piutang, subsidi, bantuan sosial, dan masalah koreksi kesalahan akuntansi.

Dengan terbitnya buku ini, diharapkan agar penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 berjalan dengan sukses dan lancar, selain itu juga didukung melalui berbagai penerbitan buletin teknis akuntansi akrual paripurna. Tahun 2011 dan seterusnya merupakan tahun kampanye PP 71/2010 agar pemerintah didukung penuh oleh berbagai pemangku kepentingan yang ingin menyaksikan Indonesia Baru berbasis akuntansi pemerintahan akrual paripurna memperoleh opini memuaskan dari BPK. Materi pembahasan dalam buku ini mencakup:

Bab 1    Sejarah Reformasi NKRI dan Standar Akuntansi Pemerintahan
Bab 2    Strategi Mempertahankan Kemandirian KSAP dan SAP NKRI
Bab 3    Hubungan APBN/APBD/APDES Strategis dan Akuntansi Pemerintahan
Bab 4    Risiko Fiskal Pemerintahan Pusat dan Daerah
Bab 5    APBN Pembangunan Sektor Keuangan NKRI
Bab 6    APBN/APBD Belanja Hujan
Bab 7    APBN dan APBD Intelijen
Bab 8    APBN Pertahanan Nasional
Bab 9    APBN Politik Bahasa
Bab 10  APBD Bantuan Sosial
Bab 11  Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Bab 12  Kecurangan Akuntansi
Bab 13  Pencegahan Kecurangan Pelaporan LK Pemerintahan
Bab 14  Akuntansi PNBP
Bab 15  Akuntansi Kerja Sama
Bab 16  Revaluasi Aset Tetap
Bab 17  Akuntansi Hak Paten
Bab 18  Akuntansi Fasilitas Sosial dan Umum
Bab 19  Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja
Bab 20  Analisis Kondisi Ekonomi Pemerintahan
Bab 21  Analisis LRA Berbasis LK Pemerintahan
Bab 22  Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan
Bab 23  Lembaga Negara Independen
Bab 24  Badan Layanan Umum
Bab 25  Teori Pengungkapan Paripurna
Bab 26  Teori Estimasi Akuntansi
Bab 27  Teori Kelangsungan Usaha
Bab 28  Teori Recurring
Bab 29  Teori Akuntansi Tanah
Bab 30  Teori Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Belajar Jadi Lebih Mudah